Sejarah Pemerintahan
Sejarah Pemerintahan
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
- Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.
- 22 Juni 1527 oleh Fatahilah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari j adi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956).
- 4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama Stad Batavia.
- 1 April 1905 berubah nama menjadi Gemeente Batavia � 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
- 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu Shi.
- September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
- 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan. Pre Federal berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
- 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praja Jakarta. � 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja a arta . aya.
- Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
- 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.
.png)
.png)
.png)
.png)
- Suwiryo, Walikota (1945 -1951)
- Sjamsuridjal, Walikota (1951- 1953)
- Sudiro, Walikota (1953- 1960)
- Dr. Sumarno, Mayjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1960- 1965)
- Henk Ngantung, Gubernur (1-964 - 1965)
- H. Ali Sadikin, Letjen TNI AL/Marinir (Purn.),Gubernur (1966- 1977)
- H. Tjokropranolo, Letjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1977 - 1982)
- R. Soeprapto, Mayjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1982 - 1987)
- Wiyogo Atmodarminto, Letjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1987 - 1992)
- Surjadi Soedirdja Gubernur ( 1992 - 1997 )
- Sutiyoso , Letjend ( Purn ) TNI AD Gubernur ( 1997 - 2007 )
- DR. Ing. H. Fauzi Bowo Gubernur (2007-2012)
Dalam struktur kepemerintahan, Provinsi DKI Jakarta terdiri dari
Tiap Kotamadya dikepalai oleh seorang Walikota yang bertugas membantu mempersiapkan perencanaan wilayahnya, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu dikepalai oleh Bupati. Masing-masing kotamadya dan kabupaten membawahi sejumlah Kecamatan dan Kelurahan.
Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 43 Kecamatan dan 265 Kelurahan. Juga terdapat organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT) serta Rukun Warga (RW) yang berada dibawah pengawasan Kecamatan.
sumber: http://www.jakarta.go.id/jakartaku/pariwisata_budaya.htm